OKU Selatan Sumsel, wartaterkini.co.id–Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan lakukan pelimpahan berkas dan tersangka atau tahap dua ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri OKU Selatan dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada serentak pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kabupaten OKU Selatan tahun 2019-2021.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Selatan, Dr Adi Purnama melalui Kasi Intelijen Kejari OKU Selatan, Aci Jaya Saputra mengatakan pelimpahan dilakukan atas nama tiga tersangka yakni Heri Aprizon selaku Ketua Bawaslu OKU Selatan, Bahdozen Hanan selaku Sekretaris dan Chandra Putra Wijaya selaku Bendahara.
“Iya betul, hari ini telah dilakukan tahap II,” kata Aci pada media ini, Kamis (15/06/2023).
Dengan dilakukannya tahap dua ini tambah Aci, pihak dari penuntut umum kembali menahan kedua tersangka selama 20 hari terhitung 15 Juni 2023 sampai 4 Juli 2023.
“Ketiga tersangka kembali di tahan di rutan Kelas IIB Muaradua”, terangnya
Seperti diketahui, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri OKU Selatan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada serentak tahun 2019-2021dengan total nilai anggaran sebesar Rp.15 milyar.
“Pada perkara ini upaya yang dilakukan para tersangka yakni membuat kesepakatan untuk tidak melaksanakan beberapa kegiatan secara bersama-sama. Tahapannya dimulai dari menghitung anggaran serta kegiatan mana yang ditiadakan kemudian membagi secara bersama-sama yang dilakukan secara berulang. Rincian anggarannya yaitu sebesar Rp. 630.000.000,00, Rp. 402.157.000,00, Rp. 350.000.000,00, Rp. 70.000.000,00, Rp. 66.000.000,00, Rp. 250.000.000,00, Rp. 210.000.000,00”,terang Aci
Lebih lanjut Aci mengatakan, pasal yang disangkakan yakni, pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Atau, pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Atau, Pasal 12 huruf (f) Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (Red)
