Palembang Sumsel–Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima penghargaan atas pencapaiannya dalam memenuhi Universal Health Coverage (UHC), sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.
Penyerahan penghargaan UHC tingkat nasional, yang mengusung tema “Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia,” akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Program Berobat Gratis Sumsel Berkat “Berobat Pakai KTP”. Program ini bertujuan membantu masyarakat Sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.
“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel, pastikan seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat I di wilayahnya masing-masing melayani masyarakat ber-KTP Sumatera Selatan yang akan berobat,” ucap Herman Deru saat memberikan sambutan pada peluncuran UHC dengan program Sumsel Berkat “Berobat Pakai KTP” di halaman Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Rabu, 13 September 2023 lalu.
Herman Deru menjelaskan bahwa peluncuran UHC dengan program Berobat Gratis Sumsel Berkat “Berobat Pakai KTP” bertujuan mencapai target perlindungan JKN minimal 98 persen pada tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Program ini juga dimaksudkan untuk menyamaratakan layanan kesehatan tanpa membedakan jarak tempuh dan status sosial masyarakat.
“Kesehatan adalah hak seluruh masyarakat, jadi tidak boleh dipolitisasi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara utuh,” tegas Herman Deru.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Herman Deru menekankan pentingnya layanan yang tidak terbengkalai.
Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, 11 sudah mencapai UHC, sementara 6 lainnya masih perlu menyamakan layanan mereka.
Pemprov Sumsel telah menyediakan dana talangan untuk masyarakat yang belum memiliki BPJS, sehingga ketika mereka sakit, tanggung jawab tersebut menjadi milik Pemprov Sumsel.
“Kita nyatakan Sumsel menjadi provinsi 100 persen UHC. Sebanyak 305 ribu masyarakat yang belum memiliki BPJS, dana talangannya sudah kita siapkan,” katanya.
Herman Deru menambahkan bahwa semua layanan kesehatan harus bermuara ke JKN, dan pemerintah perlu mendukung kemampuan masyarakat melalui data yang valid dari DTKS.
“Kita kolaborasikan semua jenis anggaran menjadi Sumsel Berkat, melalui launching pagi hari ini, masyarakat Sumsel, khususnya yang termasuk dalam pelayanan kelas 3 dan DTKS, akan dicover oleh pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, dalam sambutannya, mengakui bahwa Program Sumsel Berkat berobat pakai KTP yang diinisiasi Herman Deru sangat luar biasa.
Program ini merupakan langkah maju yang menunjukkan kerja keras dan dedikasi.
“Semoga dengan adanya UHC Program Sumsel Berkat ini menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk segera mencapai tujuan UHC-nya,” ungkapnya.
Ali Ghufron Mukti juga mengapresiasi Provinsi Sumsel yang penduduknya telah terjamin program JKN mencapai 8.396.170 jiwa atau 95,90%. Ini menjadi contoh komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Kesehatan harus diakses dengan mudah tanpa kesulitan keuangan. Ada tiga prioritas hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” tegasnya. (**)
